 |
Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih menyampaikan Nota Pengantar Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Tebingtinggi TA 2026. |
Nota pengantar tersebut dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tebingtinggi yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Jalan Sutomo, Rabu (23/9/2026).
Wali Kota yang hadir didampingi Wakil Wali Kota Chairil Mukmin Tambunan menjelaskan bahwa penyusunan Ranperda P-APBD TA 2026 ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi dan misi kepala daerah.
Dalam pidatonya, Irdian memaparkan adanya penyesuaian alokasi pendapatan dari pemerintah pusat maupun provinsi.
"Kita ketahui bersama bahwa alokasi Pendapatan Transfer ke Daerah dari Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2026 mengalami penyesuaian sebesar Rp 107,33 miliar sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026," ujarnya.
Selain dari pusat, Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga mengalami penambahan sebesar Rp 2,5 miliar yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi untuk pemeliharaan berkala Jalan Ahmad Yani.
Penambahan pendapatan tersebut telah dianggarkan belanjanya sebesar Rp 83,8 miliar melalui Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran APBD TA 2026.
"Dalam rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, pendapatan daerah Kota Tebingtinggi direncanakan menjadi Rp 721,5 miliar dari semula Rp 622,3 miliar atau bertambah Rp 99,1 miliar yang berasal dari Pendapatan Transfer," katanya.
Sementara itu, untuk belanja daerah dirancang mengalami penyesuaian menjadi Rp 781,8 miliar. Angka tersebut memperhitungkan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) serta penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, yang mencakup Bantuan Presiden, Insentif Fiskal, dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
"Adapun seluruh belanja yang ada dalam rancangan Perubahan APBD Tahun 2026 diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan urusan pemerintahan daerah terutama peningkatan infrastruktur pelayanan publik," jelasnya.
Lebih lanjut, Irdian memaparkan struktur pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah yang semula dialokasikan sebesar Rp 9,7 miliar mengalami penambahan sebesar Rp 50,1 miliar dari SiLPA TA 2025, sehingga jumlahnya menjadi Rp 59,8 miliar.
Adapun pengeluaran pembiayaan daerah yang semula Rp 1 miliar bertambah sebesar Rp 839,8 juta sehingga menjadi Rp 1,8 miliar, yang direncanakan untuk penyertaan modal pada PT Bank Sumut (Perseroda).
Mengakhiri laporannya, Irdian menyampaikan harapannya agar rancangan ini dapat dibahas secara konstruktif bersama pihak legislatif.
"Demikian pengantar Nota Keuangan ini kami sampaikan dengan harapan agar dapat dijadikan sebagai informasi tambahan bagi anggota dewan yang terhormat, dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Besar harapan kami pembahasan dapat dilakukan bersama-sama secara konstruktif untuk selanjutnya disetujui menjadi Peraturan Daerah," ungkapnya.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tebingtinggi Sakti Khadaffi Nasution bersama Wakil Ketua I Muhammad Ikhwan dan Wakil Ketua II Husin.
Dari total 25 anggota DPRD Kota Tebingtinggi, sebanyak 20 anggota hadir dalam rapat tersebut sehingga telah memenuhi kuorum dua pertiga dari total anggota dewan.
Turut hadir dalam rapat tersebut, unsur Forkopimda, diantaranya Wakapolres Kompol M Haris Sihite, perwakilan Kejari Roni Parulian Sinaga, dan Pabung 0204/DS Mayor Inf PM Simanjuntak.
Selain itu, hadir pula Sekda Erwin Suheri Damanik, para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Camat, Lurah, dan Kabag di lingkungan Pemko Tebingtinggi, insan pers dan tamu undangan lainnya. (Red)
