Medan (Kliiknews.com) — Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (DPD GMNI) Sumatera Utara menggelar Konsolidasi Daerah (Konsolda) 2026 bertema "Membaca Arah Kebijakan Nasional Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran". Kegiatan berlangsung pada Senin, 5-6 Oktober 2026, di Grand Impression Hotel Medan, dan dihadiri oleh sembilan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GMNI se-Sumatera Utara.
Konsolda ini dihadiri oleh Gubernur Sumatera Utara yang diwakilkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kaban Kesbangpol) Sumut, Dr. Ir. Mulyono, S.T., M.Si. Ketua Umum DPP GMNI, Soejahri Somar, diwakili oleh Ketua DPP GMNI Bidang Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal (PDDT), Joko Puryanto Mendrofa. Hadir pula akademisi dan alumni-alumni GMNI Sumatera Utara.
Forum ini menjadi ruang untuk menyatukan langkah organisasi sekaligus melatih kader membaca kebijakan pemerintah secara kritis, berbasis data, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Pembahasan berfokus pada arah kebijakan nasional, dampaknya bagi daerah, serta peran mahasiswa dalam mengawal pelaksanaannya.
"Konsolda DPD GMNI Sumatera Utara 2026 menjadi ruang bagi kita untuk kembali membaca realitas kebangsaan, termasuk menelaah kebijakan Kabinet Merah Putih dalam menjalankan visi Asta Cita. Asta Cita tidak cukup berhenti sebagai narasi dan janji politik. Ia perlu dibaca melalui kebijakan yang hadir, dampaknya terhadap rakyat, serta sejauh mana cita-cita tentang kedaulatan, pembangunan, pemerataan, dan kesejahteraan benar-benar diwujudkan," ujar Lewis Gordon, Ketua Pelaksana Konsolda DPD GMNI Sumut 2026.
Berlandaskan Hal tersebut, DPD GMNI Sumut menegaskan sikapnya. "Sikap kami jelas: mendukung kebijakan yang berpihak pada rakyat, dan mengkritisi kebijakan yang menjauh dari semangat keadilan sosial. Kader GMNI tidak boleh menjadi penonton, tetapi harus mampu membaca, menimbang, dan memberi masukan yang konstruktif, serta hadir di setiap persoalan rakyat" ujar Diga Pinem, Ketua DPD GMNI Sumut.
Sebagai hasil Konsolda, seluruh peserta merumuskan Pernyataan Sikap GMNI Sumatera Utara yang memuat tiga poin utama:
1. Mendesak pemerintah memperketat pengawasan, menjamin keamanan dan kualitas gizi makanan, serta memastikan transparansi anggaran dan pertanggungjawaban atas setiap insiden dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
2. Mendesak pemerintah menjamin alokasi dan realisasi anggaran pendidikan yang tepat sasaran, serta tidak mengorbankan kualitas layanan pendidikan akibat kebijakan efisiensi anggaran.
3. Mendesak pemerintah mengevaluasi prioritas belanja negara secara transparan dan berkeadilan, dengan mengutamakan kebutuhan dasar masyarakat, memperkuat pelayanan publik, dan memastikan setiap penggunaan anggaran memberi manfaat nyata bagi rakyat.
Selain merumuskan sikap, Konsolda 2026 menjadi momentum konsolidasi organisasi seluruh DPC di Sumatera Utara, memperkuat kaderisasi, dan menyelaraskan program kerja yang berlandaskan Marhaenisme dan Trisakti Bung Karno. Konsolidasi ini diarahkan agar sikap yang dirumuskan di tingkat provinsi benar-benar bergerak hingga ke daerah.
"Muatan kami jelas, dengan Semangat menyulam persatuan kami akan mengaktivasi seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara, karena saya ingin setiap DPC hidup, saya ingin setiap kabupaten/kota bergerak, saya ingin kader-kader GMNI hadir di tengah persoalan rakyat," tegas Diga Pinem.
