Notification

×

Iklan

Hasyim SE Sumpah Pemuda 2026

Dihadiri Presiden Prabowo, Wali Kota Tebingtinggi Ikuti Rakornas TPAKD 2026

Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:45 WIB Last Updated 2026-10-23T12:48:07Z
Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 di Grand Ballroom Convention, Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Jakarta (kliiknews.com) - 
Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 di Grand Ballroom Convention, Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Rakornas TPAKD 2026 yang mengusung tema "Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia" dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Rakornas TPAKD Tahun 2026 menjadi forum strategis dalam memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga jasa keuangan.

Hal tersebut bertujuan untuk mendorong pemerataan akses terhadap layanan keuangan formal yang inklusif, berkelanjutan dan mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kehadiran Wali Kota Iman Irdian Saragih dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari partisipasi Pemerintah Kota Tebingtinggi dalam mendukung kebijakan nasional terkait percepatan akses keuangan daerah.

Melalui pelaksanaan Rakornas ini, pemerintah daerah diharapkan dapat semakin mengoptimalkan peran TPAKD sebagai wadah koordinasi dalam merumuskan berbagai langkah strategis untuk memperluas jangkauan layanan keuangan.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo memberikan apresiasi terhadap pembentukan TPAKD yang telah menjangkau seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.

Keberadaan TPAKD dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat pemerataan akses keuangan sekaligus mendukung berbagai program pembangunan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Presiden juga menekankan pentingnya memastikan bahwa pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional dapat memberikan manfaat secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat.

Perluasan akses keuangan menjadi salah satu instrumen penting dalam membuka kesempatan ekonomi, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengembangkan kegiatan usaha secara berkelanjutan.

Pada kesempatan tersebut, Prabowo juga secara resmi meluncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan kebijakan nasional dalam meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat.

Pembentukan DNKK diharapkan mampu memperkuat langkah pemerintah dalam mendorong inklusi keuangan, meningkatkan pemanfaatan layanan keuangan formal, serta membangun ketahanan ekonomi masyarakat hingga tingkat keluarga.

Dalam rilis tertulis, Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih menekankan pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, serta seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang inklusif, mudah dijangkau dan berkelanjutan.

"Percepatan akses keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya dalam memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengembangkan potensi usaha serta meningkatkan kesejahteraan," ujar Irdian menanggapi pelaksanaan Rakornas tersebut.

Dalam konteks pembangunan daerah, keberadaan TPAKD diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga perbankan, lembaga pembiayaan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskan program perluasan akses keuangan yang tepat sasaran.

Melalui keikutsertaan dalam Rakornas TPAKD Tahun 2026, Pemerintah Kota Tebingtinggi diharapkan dapat terus mengoptimalkan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah pusat, Otoritas Jasa Keuangan, lembaga perbankan, serta pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat ekosistem keuangan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Turut hadir pada kegiatan tersebut, jajaran kementerian dan lembaga terkait, seluruh Gubernur, Bupati, Wali Kota se-Indonesia, serta pemangku kepentingan sektor jasa keuangan dari berbagai daerah. (Red)
×
Berita Terbaru Update